Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Search
Opini

Pembangunan Karakter Bangsa Dalam Kebijakan Pendidikan

Pembangunan Karakter Bangsa Dalam Kebijakan Pendidikan

A. Signifikasi Karakter dalam Sisdiknas

Pendidikan merupakan kegiatan khas dari manusia dalam upaya memperkembangkan pribadi individu dalam mewujudkan harkat dan martabat manusia, karena manusialah yang mempunyai kesadaran, yang berperan sebagai sumber, sasaran dan pelaksana pendidikan, atau dengan kata lain pendidikan dilakukan dari manusia oleh manusia dan untuk manusia. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003, pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan juga merupakan usaha masyarakat dan bangsa dalam mempersiapkan generasi mudanya bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik di masa depan. Keberlangsungan itu ditandai oleh adanya pewarisan budaya dan karakter yang telah dimiliki masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu pendidikan adalah proses pewarisan budaya dan karakter bangsa bagi generasi muda dan juga proses mengembangkan budaya dan karakter bangsa untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa di masa mendatang

Pengembangan potensi individu menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SIS¬DIKNAS), diarahkan agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Bila dijabarkan lebih lanjut, maka dalam hal kualifikasi para lulusan suatu sekolah sekurang-kurangnya memiliki empat kompetensi pokok, yaitu kompetensi religius, kompetensi akademis, kompetensi kemanusiaan dan kometensi sosial. Keseluruhan kegiatan pendidikan di sekolah seharusnya diarahkan untuk mencapai terwujudnya keempat kompetensi tersebut pada setiap peserta didiknya.

Dapat dipahami, tanpa masuknya pendidikan budi pekerti ke dalam sIstem pendidikan, para lulusannya mungkin hanya mampu memiliki kompetensi akademis saja, syarat dengan kepemilikan ilmu pengetahuan dan teknologi, ahli dan professional dalam bidangnya, akan tetapi tidak memiliki kompetensi kemanusiaan dan kompetensi sosial, sehingga mereka tidak memiliki kemampuan transformasi diri, kematangan intelektual dan emosional bahkan seperti menara gading di tengah-tengah masyarakatnya. Dalam kerangka inilah, secara umum dapat dilihat peranan pembiasaan akhlak mulia dalam pendidikan, yakni sebagai penunjang kegiatan pendidikan lainnya.

Sejalan dengan perkembangan zaman, persoalan budaya dan karakter bangsa kini menjadi sorotan tajam. Sorotan itu mengenai berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Berbagai sorotan tersebut tertuang dalam tulisan di media cetak , wawancara, dialog, dan gelar wicara di media elektronik. Karena itulah akhir-akhir ini telah dicanangkan gerakan nasional membangun karakter bangsa. Gerakan ini dilaksanakan lintas departemen. Semua komponen pemerintahan harus melaksanakan dan turut serta dalam mensukseskan gerakan membangun karakter dan budaya bangsa ini, termasuk dunia pendidikan.

B. Pendidikan dan Masalah Budaya Berkarakter

Pendidikan juga merupakan alternatif pemecahan untuk mengatasi, atau paling tidak mengurangi masalah budaya dan karakter bangsa tersebut. Pendidikan merupakan alternatif pemecahan yang bersifat preventif karena pendidikan membangun generasi baru bangsa yang lebih baik. Sebagai alternatif yang besifat preventif, pendidikan diharapkan dapat mengembangkan kualitas generasi muda bangsa dalam berbagai aspeknya, yang dapat memperkecil dan mengurangi penyebab berbagai masalah budaya dan karakter bangsa. Dampak dari mengatasi persoalan budaya dan karakter bangsa dengan melalui pendidikan ini tidak akan segera dapat dirasakan, namun dalam jangka panjang akan memiliki dampak dan daya tahan yang kuat di masyarakat. Atas dasar pemikiran tesebut, pembangunan pendidikan budaya dan karakter bangsa sangat strategis bagi keberlangsungan dan keunggulan bangsa di masa mendatang.

Dalam proses pendidikan, dikatakan bahwa mendidik tidak lain adalah merupakan proses pembudayaan manusia. Sekolah sebagai lembaga formal merupakan tempat untuk membudayakan manusia. Sekolah dapat menjadi pusat kebudayaan jika sekolah dapat menjadi teladan bagi masyarakat sekitarnya dan sekolah dapat menciptakan masyarakat belajar. Dengan demikian maka sekolah dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai proses transformasi nilai luhur kepada siswa sehingga nilai-nilai budaya dapat berkembang dengan baik. Wujud dari proses tersebut adalah adanya budaya sekolah yang berjalan secara baik.

C. Pendidikan Karakter dan Proses Pembelajaran

Proses pendidikan untuk pengembangan nilai-nilai yang menjadi landasan dari karakter itu, menurut panduan dari kementrian pendidikan dan kebudayaan, dilakukan melalui suatu proses yang berkelanjutan, dilakukan melalui berbagai mata pelajaran yang ada dalam kurikulum (kewarganegaraan, sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, bahasa Indonesia, IPS, IPA, matematika, agama, pendidikan jasmani dan olahraga, seni, serta ketrampilan). Pada prinsipnya, pengembangan budaya dan karakter bangsa tidak dimasukkan sebagai pokok bahasan tetapi terintegrasi ke dalam mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya sekolah. Oleh karena itu, guru dan sekolah perlu mengintegrasikan nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa ke dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Silabus dan Rencana Program Pembelajaran (RPP) yang sudah ada.

Prinsip pembelajaran yang digunakan dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa mengusahakan agar peserta didik mengenal dan menerima nilai-nilai budaya dan karakter bangsa sebagai milik mereka dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya melalui tahapan mengenal pilihan, menilai pilihan, menentukan pendirian, dan selanjutnya menjadikan suatu nilai sesuai dengan keyakinan diri. Dengan prinsip ini, peserta didik belajar melalui proses berpikir, bersikap, dan berbuat. Ketiga proses ini dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam melakukan kegiatan sosial dan mendorong peserta didik untuk melihat diri sendiri sebagai makhluk sosial.

Sejalan dengan itu, prinsip penyelenggaraan pendidikan menurut pasal 4 undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multi makna. Pendidikan multi makna, sebagaimana dalam penjelasan atas pasal tersebut, adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pemberdayaan, pembudayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta berbasis kecakapan hidup. Namun tampaknya upaya pendidikan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dan institusi pembina lain belum sepenuhnya mengarahkan dan mencurahkan perhatian secara komprehensif pada upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Lebih lanjut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, menyatakan bahwa kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian harus diamalkan sehari-hari oleh peserta didik di dalam dan di luar sekolah, dengan contoh pengamalan diberikan oleh setiap pendidik dalam interaksi sosialnya baik di dalam maupun di luar sekolah, serta dikembangkan menjadi bagian dari budaya sekolah. Untuk menghasilkan manusia yang utuh, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional tidak cukup hanya peserta didik diberi pemahaman tentang nilai, tapi juga harus dikondisikan untuk bisa menerima nilai itu sehingga menimbulkan kesadaran dan pada gilirannya menimbulkan kemauan sendiri untuk menjalankan nilai itu dalam kehidupan sehari-hari. Jika kemauan untuk melakukan nilai kabajikan itu didukung dengan lingkungan yang kondusif, dan dilakukan terus menerus maka akan men¬jadi sebuah budaya sekolah, yaitu sebuah budaya yang dihasilkan dari proses pembelajaran, pemberdayaan dan pembudayaan sebagaimana amanat undang-undang sistem pendidikan nasional tersebut di atas.

D. Tantangan dalam Praksis Pendidikan

Di tataran praktis, selama ini di sekolah-sekolah masih cenderung melakukan proses pembentukan karakter melalui proses pembelajaran pada setiap mata pelajaran yang sering kali masih terjebak dalam ranah kognitif. Sedangkan di lain sisi prilaku sehari-hari siswa di sekoah masih kurang dikondisikan melalui sistem pembiasaan yang memungkinkan peserta didik dapat menerapkan apa yang ia dapat dari proses belajar di kelas. Model pembentukan karakter seperti ini senyatanya kurang menghasilkan sesuai harapan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kasus yang mewarnai berita baik di media cetak maupun elektronik. Berita tersebut menggambarkan betapa kemerosotan akhlak dan karakter para pelajar terjadi secara massif.

Sejalan dengan perkembangan kehidupan di masyarakat yang sarat dengan tantangan ke depan dan didasari atas kesadaran merosotnya akhlak peserta didik sebagaimana dijelaskan di atas, pemerintah menetapkan berlakunya kurikulum tahun 2013 yang diterapkan secara terbatas.

Pembentukan akhlak dan karakter peserta didik dalam kebijakan kurikulum 2013 mendapat tempat secara terintegrasi di dalam mata pelajaran dan dalam setiap kegiatan ekstra kurikuler di sekolah. Namun dalam prakteknya implementasi pendidikan akhlak dan karakter masih menimbulkan kegamangan terkesan dijalankan secara serampangan.

Kondisi seperti ini dimungkinkan disebabkan karena kebijakan dan aturan teknis yang tidak konsisten. Sementara itu guru dan tenaga kependidikan sebagai ujung tombak implementasi kebijakan itu memerlukan kepastian dalam bertindak.

Dari tataran kebijakan, implementasi pendidikan akhlak dan karakter sudah cukup memiliki landasan yang kuat. Di sana ada UUD 45, undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS yang telah jelas mencantumkan pentingnya pendidikan akhlak dan karakter, disusul kemudian instruksi prsiden no 1 ( satu) tahun 2010 tentang Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa. Namun demikian kuatnya aturan kebijakan ternyata tidak selalu membawa dampak tertibnya implementasi pendidikan akhlak. Idealnya adanya kebijakan yang kuat memberikan pengaruh terhadap implementasi yang baik, karena secara teoretik kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur prilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku.

Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving dan proaktif. Berbeda dengan Hukum (Law) dan Peraturan (Regulation), kebijakan lebih adaptif dan interpratatif, meskipun kebijakan juga mengatur “apa yang boleh dan apa yang tidak boleh”. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada.

edangkan dari sisi lain fungsi dari kebijakan adalah sebagai pedoman untuk bertindak, pembatas prilaku, dan bantuan bagi pengambil keputusan . Maka kebijakan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan dibuat dengan makna untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan,

Masyarakat sepakat akan pentingnya pendidikan akhlak, bahkan mantan Menteri Pendidikan Nasional, Mohammad Nuh -waktu itu- menegaskan bahwa tidak ada yang menolak tentang pentingnya karakter, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana menyusun dan menyistemasikan, sehingga anak-anak dapat lebih berkarakter dan lebih berbudaya. Kebijakan nasional tentang pendidikan akhlak sebagaimana yang tertuang dalam UUD 45 dan UU nomor 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS juga sangat kuat, bahkan diperkuat lagi dengan instruksi presiden nommor 1 (satu) tahun 2010 tentang Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa. Kebijakan pendidikan akhlak mulia ini tertuang dalam kurikulum pendidikan yang diselenggarakan di sekolah.

E. Pendidikan Karakter dalam Pendidikan Keagamaan

Kurikulum adalah jantungnya pendidikan (curriculum is the heart of education). Oleh karena itu, sudah seharusnya kurikulum, saat ini, memberikan perhatian yang lebih besar pada pendidikan ahlak mulia dibandingkan kurikulum masa sebelumnya. Pendapat yang dikemukakan para pemuka masyarakat, ahli pendidikan, para pemerhati pendidikan dan anggota masyarakat lainnya di berbagai media massa, seminar, dan sarasehan yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional pada awal tahun 2010 menggambarkan adanya kebutuhan masyarakat yang kuat akan pendidikan budaya dan karakter bangsa yang tidak lain adalah pendidikan akhlak mulia. Apalagi jika dikaji, bahwa kebutuhan itu, secara imperatif, adalah sebagai kualitas manusia Indonesia yang dirumuskan dalam Tujuan Pendidikan Nasional.

Kepedulian masyarakat mengenai pendidikan budaya dan karakter bangsa telah pula menjadi kepedulian pemerintah. Berbagai upaya pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa telah dilakukan di berbagai direktorat dan bagian di berbagai lembaga pemerintah, terutama di berbagai unit Kementrian

Pendidikan Nasional. Upaya pengembangan itu berkenaan dengan berbagai jenjang dan jalur pendidikan walaupun sifatnya belum menyeluruh. Keinginan masyarakat dan kepedulian pemerintah mengenai pendidikan budaya dan karakter bangsa, akhirnya berakumulasi pada kebijakan pemerintah mengenai pendidikan budaya dan karakter bangsa dan menjadi salah satu program unggulan pemerintah, paling tidak untuk masa 5 (lima) tahun mendatang. Sekolah-sekolah dan madrasah dalam 5 tahun terakhir sudah menindaklanjuti dalam berbagai upaya. Salah satu upaya itu adalah memasukkan karakter dalam silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang di buat para guru.

Pembinaan akhlak , rasa iman dan taqwa pada dasarnya merupakan suatu bentuk inovasi pendidikan keagamaan yang diintegrasikan ke dalam mata pelajaran non- Pendidikan Agama islam (PAI). Dalam pelaksanaannya pendidikan agama dan keagamaan tampil dalam beberapa bentuk yang berkait satu sama lain serta saling melengkapi. Bentuk-bentuk pembinaan iman, taqwa dan akhlak mulia dalam pendidikan keagamaan tercermin dalam bentuk–bentuk pendidikan keagamaan. Ada beberapa bentuk pendidiakan keagamaan di Indonesia.

Pertama; pendidikan agama sebagai mata pelajaran dalam kurikullum pendidikan. Sebagai suatu bidang kajian atau mata pelajaran, pendidikan agama islam diberikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Sebagaimana dikemukakan dalam Undang-Undang No. 20 /2003 tentang Sistem Pendi¬dikan Nasional, bahwa pendidikan keaga-maan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/ atau menjaadi ahli ilmu agama (pasal 30 ayat 2). Pendidikan agama dapat diselenggarakan pada jaur pendidikan formal, non formal dan informal ( pasal 30 ayat ). Dengan demikian pendi¬dikan keagamaan dalam pendidikan formal merupakan salah satu kajian dalam pendidikan dasar, pendidikan menengah untuk semua jenis dan jenjang pendidikan.

Ke dua; pembinaan pendidikan agama melalui lembaga keagamaan. Jika kategori pertama di atas meunjuk kepada mata pelajaran agama, maka kategori ke dua menunjuk kepada lembaga pendidikannya yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan.

Dalam kategori ini ada tiga bentuk, yaitu; 1) pesantren, 2) madrasah-madrasah keagamaan (diniyah), dan 3) madrasah-madrasah yang termasuk sekolah umum bercirikhas islam, yaitu; Madrasah Ibtida¬iyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA).

Ke tiga, pembinaan Imtaq pesera didik melalui mata pelajaran non-PAI. Pembinaan Imtaq pesera didik dilaksanakan secara terintegrasi dalam mata pelajaran non-PAI, kegiatan ekstra kurikuler, penciptaan ling¬ku¬ngan yang menunjang bagi tumbuhnya keimanan dan ketaqwaan peserta didik, dan mempererat kerjasama antara sekolah dengan orang tua dan masyarakat.

Bentuk-bentuk pembinaan keimanan dan ketaqwaan di sekolah yang dikemukakan tersebut di atas dapat dipilih dan digunakan secara saling melengkapi oleh guru dan warga sekolah lainnya. Sistem pendidikan nasional memberikan ruang dan tempat yang sama pentingnya bagi bentuk-bentuk pembinaan keimanan dan ketaqwaan peserta didik tersebut, meskipun masih lebih menonjolkan melalui Pendidikan Aga¬ma Islam. Satuan pendidikan baik sekolah maupun madrasah bukan satu-satunya wahana pembentukan karakter bangsa. Ia harus bersinergi dengan komponen tripusat pendidikan lainnya, yaitu lingkungan keluar¬ga dan pergaulan masyarakat. Tidak bisa parsial dan sektoral. Sinergi ketiga wahana inilah sebagai kekuatan untuk mewujudkan manusia Indonesia sesuai yang dicita-citakan oleh sistem pendidikan nasional kita.

Wallahu A’lam bishawab.

Daftar Bacaan :

David L. Weimer dan Aida R. Vining , 1999 dalam Nugroho D, Analisis Kebijakan ,Jakarta: Ale Media komputindo, 2007.

Depag RI. Dirjen Pendidikan Islam, UU RI Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, serta UU RI. No. 20 Tahun 2003, Tentang SISDIKNAS, (Jakarta: 2006)

Departemen Pendidikan Nasional, 2006, Ringkasan Eksekutif Renstra, Menuju Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang 20025, Versi Revisi, Jakarta. Dep-diknas.

Heri Gunawan, (2012) Pendidikan Karakter; Konsep dan Implementasi, Bandung: Alfabeta.

Kamrani Busyeri, (2004) Nilai-Nilai Ilayiah Remaja Pelajar, Yogyakarta: UII Press,

Ki Hajar Dewantara, (1957), Pendidikan-Kebudayaan,, Yogyakarta: Majlis Luhur Persatuan Taman

Lanny Octavia, dkk., ( 2014) Pendidikan Karakter Berbasis Tradisi Pesantren, Jakarta: Rumah Kitab.

Mulyasa, E. (2014). Manajemen Pendidikan Karakter. Jakarta: Bumi Aksara.

Nugroho D, (, 2007), Analisis Kebijakan , Jakarta: Ale Media komputindo.

Prayitno dan Manullang, Belferik. 2011. Pendidikan Karakter Dalam Pembangunan Bangsa. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Soetjipto, (1997), Analisis Kebijakan Pendidikan, Suatu Pengantar, Jakarta: Depdikbud.

Suryadi, Aceh dan H.A.R. Tilaar, 1994, Analisis Kebijakan Pendidikan , Sebuah Pengantar, Bandung: Rosdakarya.

Tafsir, Ahmad. (2011). Pendidikan Karakter Perspektif Islam. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Tilaar, (1998), Manajemen Pendidikan Nasional, Kajian Pendidikan Masa Depan, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Yaumi, Muhammad (2014). Pendidikan Karakter: Landasan, Teori dan Implementasi, Jakarta: Prenada Media.

.............. ( 2010) Pengembangan Pendidikan Budaya Dan Karakter Bangsa, Jakarta:

Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kepala Pusat Kurikulum.

*Penulis: Kepala Seksi Kurikulum dan Evaluasi MI-MTs pada Direktorat KSKK Madrasah Dirjen Pendis Kemenag RI, dan Ketua I STAINU Jakarta.

Related Images

  • Pembangunan Karakter Bangsa Dalam Kebijakan Pendidikan

Post Rating

Comments

www.blackmartapks.org
Wednesday, August 30, 2017 10:03 PM
www.blackmartapks.org Good news for all Android smartphone users, as you might be addicted to Google Play Store to download applications onto your device

Post Comment

Name (required)

Email (required)

Website

CAPTCHA image
Enter the code shown above: