Pendidikan dalam proses sosialisasi merupakan tahapan penting yang dilalui oleh setiap orang agar bisa menjadi bagian di dalam masyarakatnya. Melalui pendidikan setiap individu bisa belajar mengambil posisi dan peran tertentu di dalam suatu komunitas. Lebih dari itu, pendidikan juga merupakan saluran mobilitas yang amat menentukan proses mobilitas sosial, terutama di dalam masyarakat dengan stratifikasi sosial terbuka atau semi terbuka.

Meski demikian hal itu harus didukung oleh sistem sosial dan politik yang memungkinkan serta kesadaran “kelas” dari tiap-tiap anggota masyarakat. Diskriminasi terhadap pendidikan akan menghambat terjadinya proses mobilitas sosial tersebut. Sebagai contoh, jika pendidikan hanya terbuka bagi mereka yang mempunyai kemampuan tinggi dalam hal ekonomi, maka hanya kelompok inilah yang bisa meraih strata sosial yang lebih tinggi, sementara kalangan ekonomi lemah, karena tidak memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan pendidikan, akan tetap berada dalam strata sosial yang kurang menguntungkan.

Dalam kondisi semacam itu, kesadaran “kelas” di masyarakat juga akan terbentuk dengan sendirinya, di mana masing-masing lapisan di masayarakat akan menganggap status sosial yang didaptkannya sebagai hal yang ada dengan sendirinya (given), dan apa yang mereka peroleh merupakan hal yang seharusnya didapat. Dalam sistuasi ini, maka terjadi anomali di mana di dalam masyarakat yang menganut paham stratifikasi sosial terbuka justru tumbuh pemahaman yang cukup kental tentang ascribed status (status bawaan), padahal yang seharusnya dipahami lebih baik adalah status yang diupayakan (achieved status).

Karena itu, tidak adanya keperpihakan terhadap kelompok yang lemah secara ekonomi untuk mendapatkan kesempatan pendidikan hanya akan mempertahankan sistem pelapisan sosial yang kaku (statis) dan menghambat dinamika mobilitas sosial. Kondisi yang hanya pantas dimiliki oleh masyarakat dengan stratifikasi sosial tertutup (closed stratification) seperti masyarakat kerajaan, masyarakat bersistem kasta dan masyarakat feodal.

Saat ini, meskipun harus diakui bahwa kebijakan pendidikan nasional telah menunjukkan beberapa perkembangan yang berarti, masih belum tumbuh secara maksimal kesadaran di masyarakat tentang pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang dan penentu terjadinya mobilitas sosial. Masih cukup besar pemahaman bahwa pendidikan hanya bisa dijalankan ketika perekonomian dan tingkat kesejahteraan sudah cukup maju. Meskipun pemahaman ini cukup rasional mengingat pendidikan membuhkan biaya yang tidak sedikit, tetapi tidak seharusnya melahirkan pemikiran bahwa pendidikan serupa dengan proses konsumerisasi yang hanya bisa dilakukan oleh kelompok masyarakat yang kuat secara ekonomi. Jika demikian, maka tidak akan pernah terjadi mobilitas vertikal naik dari kelompok ekonomi lemah. Padahal, pendidikanlah saluran utama bagi terjadinya mobilitas sosial tersebut. Masyarakat harus menyadari bahwa, pendidikan bukanlah “barang konsumsi” yang hanya bisa didapatkan oleh kelompok masyarakat ekonomi kuat, tetapi hak setiap warga negara yang harus diperoleh untuk membangun mobilitas sosial.

Survei kecil yang dilakukan oleh tim Ma’arif Online, misalnya, yang menyodorkan pernyataan “Masyarakat yang sejahtera secara ekonomi, kemungkinan besar akan mampu mengembangka pendidikan yang berkualitas” mendapatkan respons sebagai berikut:

1.      Sangat Tidak Setuju          : 1.82%

2.      Tidak Setuju                      : 1.82%

3.      Ragu-Ragu                        : 9.09%

4.      Setuju                                : 23.64%

5.      Sangat Setuju                    : 63.64%

  (N : 55)

Oleh sebab itu, selain memberikan fasilitas pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan para pejuang pendidikan, Pemerintah perlu menyusun strategi untuk membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, sehingga pada akhirnya tumbuh kesadaran “kelas” yang merupakan modal berharga bagi terjadinya mobilitas sosial yang dinamis dan progresif. [ ]

kirim ke teman | versi cetak